Yusril; Dengan "UU PA maka Mualem telah melampaui syarat"

Artikel terkait : Yusril; Dengan "UU PA maka Mualem telah melampaui syarat"

Yusril; Dengan "UU PA maka Mualem telah melampaui syarat" 


Manisinfo.com - Kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf-TA Khalid, Yusril Ihza Mahendra menilai, ada tiga daerah yang berlaku peraturan khusus dalam undang-undang di pemerintahan pada tingkat daerah yaitu; DKI Jakarta, Aceh dan Papua. Menurut Yusril peraturan khusus tersebut juga berkaitan dengan UU Pilkada.
“Kita menyadari bahwa ada tiga daerah yang mempunyai peraturan khusus dalam undang-undang di pemerintahan di tingkat daerah yaitu di DKI Jakarta, Aceh dan Papua,” kata Yusril di kantornya, 88 Kasablanka Office Tower, Kota Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu kemarin (8/3/2017).
Guru Besar Tata Negara dan mantan Menkumham ini menjelaskan, di Aceh ada ketentuan-ketentuan khusus tentang penyelengaraan Pilkada yang berbeda dengan daerah-daerah lain sebagaimana diatur di dalam undang-undang pilkada.
Dia mencontohkan, ketentuan di dalam pasal 40 dari UU pilkada. Dalam pasal 40 itu, mengatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat melaksanakan pendaftaran calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah bersangkutan. “Jadi sayaratnya kalau menggunakan kursi partai 20 persen dan kalau menggunakan perolehan suara 25 persen, ini ketentuan berlaku secara umum,” jelasnya.
Tetapi, ternyata, lanjut Yusril, pasal 91 dari UU Pemerintahan Aceh (UU PA) menyatakan partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dapat mengajukan pasangan calon dengan memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 persen dari jumlah kursi DPRD Aceh atau akumulasi suara 15 persen dari suara sah dalam pemilu anggota DPRD Aceh. “Nah, kalau secara nasional berlaku 20 persen dan 25 persen di Aceh berlaku 15 persen," kata Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.
Sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP)/KPU Aceh telah mengesahkan pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sebagai salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dengan persentase sebesar 16,34 persen. Rinciannya adalah, pasangan calon  Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah memperoleh 898.710 suara. Tarmizi A Karim-T. Machsalmina Ali meraup 406.865 suara. Zakaria Saman-Aladinsyah memperoleh 132.981 suara. Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab Al-Idroes memperoleh 41.908 suara. Zaini Abdullah-Nasaruddin meraup 167.910 suara. Muzakir Manaf-TA Khalid memperoleh 766.427 suara.
Menurut Yusril, kalau mengikuti standar UU pilkada maka tidak memenuhi syarat karena harus minimal 20 persen tapi kalau menggunakan UU PA maka beliau telah melampaui syarat 15 persen untuk mencalonkan seseorang sebagai calon Gubernur di Aceh.
Yusril menambahkan, yang menjadi masalah adalah ketika timbul perselisihan mengenai hasil perhitungan suara dalam pilkada. Pasangan calon yang keberatan dengan hasil perhitungan suara Pilkada dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, dibatasi dengan ketentuan pasal 158 UU Pilkada.
Berdasarkan pasal 158 UU Pilkada, yang berhak mengajukan ke MK yaitu apabila memenuhi syarat yaitu, untuk Pilkada Provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 persen. Kedua, provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen. Dan, provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-126 juta maka maksimal selisih suara 1 persen. Sementara provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen. Itu sebabnya, Yusril meminta di Aceh berlaku pasal khusus yang mengatur pilkada yaitu pasal 74 UU Aceh, bukan pasal 158 UU Pilkada. Penerapan Pasal 158 UU Pilkada dinilai menyebabkan kliennya--Muzakir Manaf-TA Khalid--dirugikan.
Yusril yang juga kuasa hukum pasangan calon gubernur nomor urut 5 Muzakir Manaf-TA Khalid itu menegaskan, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka MK tidak bisa menerima perkara yang diajukan. Namun, untuk pasal 74 UU Pilkada di Aceh tidak memiliki persayaratan tersebut dan bersifat lex specialis. "Setelah kita pelajari ketentuan pasal 74 UU Aceh tidak mengatur hal seperti itu, hanya mengatakan 'Apabila terjadi perselisihan ke Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung itu final dan mengikat'. Status Lex generalis tidak dikesampingkan," ungkap Yusril.
Berdasarkan hasil tersebut, paslon Irwandi-Nova unggul dan disusul paslon Muzakir-TA Khalid. Selisih suara keduanya yaitu 132.283. Total suara sah pada pemilihan calon gubernur yaitu 2.414.801, suara tidak sah 109.62 dan jumlah suara seluruhnya yaitu 2.524.413. Namun, saksi pasangan calon gubernur Muzakir Manaf-TA Khalid menyatakan keberatan dengan pleno rekapitulasi suara yang digelar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Mereka keluar ruangan rapat setelah mengisi formulir keberatan. (Mi/dr)
Sumber: http://www.modusaceh.co

Artikel Manis Info Lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015 Manis Info | Design by Bamz