Merekrutan Pekerja Dari Luar, PT Medco Harus Ditutup

Artikel terkait : Merekrutan Pekerja Dari Luar, PT Medco Harus Ditutup

Merekrutan Pekerja Dari Luar, PT Medco Harus Ditutup 


Merekrutan Pekerja Dari Luar, PT Medco Harus Ditutup  - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, H. Sudirman yang bersahabat dikenal Haji Uma meminta supaya proses konstruksi PT. Medco E&P Malaka dihentikan untuk sementara waktu hingga semua persoalan yang ada terberakhirkan. Faktor ini disampaikan Haji Uma sesudah meperbuat kunjungan inspeksi ke lokasi perusahaan eksplorasi gas dan minyak bumi di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Kamis (27/7).

Anggota Komite II DPD RI asal Aceh ini tiba di lokasi bersama rombongan kurang lebih pukul 16.30 WIB dan langsung berjumpa dengan masyarakat lingkar tambang dan beberapa eks pekerja dari perusahaan rekanan sub-kontraktor dari PT. Medco E&P Malaka. Dalam pertemuan obrolan ini, turut hadir Camat Indra Makmur, T. M. Nur, SE dan Kapolsek Idra Makmur dan sejumlah masyarakat Indra Makmur.

Sejumlah masyarakat yang hadir memberi tau beberapa persoalan terhadap Haji Uma, diantaranya terkait tenaga kerja yang didatangkan dari luar Aceh, pemecatan karyawan kontrak maupun karyawan lepas oleh perusahaan sub-kontraktor dengan cara sepihak oleh PT. Pualam akibat pemutusan kontrak kerjasama dengan PT. JEC.

Menurut Haji Uma, kunjungannya ke lokasi eksplorasi PT. Medco E&P Malaka (Blok A) di dasari oleh adaanya beberapa persoalan yang berkembang dan keluhan masyarakat yang disampaikan kepadanya. Dalam kapasitasnya sebagai anak buah Komite II DPD RI yang membidangi persoalan ESDM, maka penting untuk meninjau dan inventarisasi persoalan dengan cara langsung baik di lapangan, baik dari masyarakat maupun pihak manajemen PT. Medco E&P Malaka.

Hasil dari kunjungan tersebut, Haji Uma menemukan persoalan semacam terkait ketenagakerjaan. Info yang diterima bahwa adanya pekerja yang dipekerjakan tanpa ikatan kontrak, adanya kontrak kerja yang tak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Disamping itu, perekrutan pekerja di luar Forum Multi Pihak dan belum diperbuatnnya pelatihan bagi pekerja lokal, kedua faktor ini tahap dari Kontrak Kerja Sama (KKS) antara PT Medco dengan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Haji Uma juga menyoroti tanggung jawab PT. Medco E&P Malaka terhadap akibat destruktif atas pemakaian infrastruktur publik berupa jalan untuk hilir mudik operasional dan mobilisasi material konstruksi. Kemudian juga terkait akibat bagi lingkungan akibat adanya galian C untuk kebutuhan material konstruksi, dalam faktor ini Haji Uma juga mempertanyakan status izin dan prosedur kelayakan dari galian C dimaksud.

Dengan beberapa persoalan yang ada dan berkembang saat ini, Haji Uma meminta pemerintah daerah untuk memberbagi perhatian serius. Sebab hadirnya PT. Medco E&P Malaka idealnya wajib memberi kegunaaan bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara berkeadilan, sebagaimana yang di amanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan, Mineral dan Batubara.

"Saya meminta supaya sebaiknya PT. Medco E&P Malaka menghentikan operasional konstruksi blok A untuk sementara waktu hingga seluruh persoalan yang ada sekarang di berakhirkan. Upaya penyelesaian persoalan yang ada sangat mendesak, jadi tak menjadi sumber bagi konflik baru dimasyarakat. Sebab hakikatnya usaha eksplorasi sumber daya mineral wajib memberi kegunaaan bagi daerah," kata Haji Uma

Dalam kunjungannya tersebut, rencananya Haji Uma juga bakal berjumpa dengan pihak manajemen PT. Medco E&P Malaka untuk memperoleh info dan klarifikasi atas beberapa persoalan yang kerkembang. Tetapi rencana dimaksud tak terwujud dikarenakan argumen bahwa unsur manajemen PT. Medco E&P Malaka sedang tak berada di lokasi.

"Persoalan ESDM merupakan bidang kerja Komite II DPD RI, jadi persoalan ini butuh ditindak lanjuti tergolong kemungkinan mengajak pihak Kementerian ESDM nantinya," ucap Haji Uma.

Artikel Manis Info Lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015 Manis Info | Design by Bamz