Aceh Selatan Berbagai Kecurangan Terungkap dalam Pilkada

Artikel terkait : Aceh Selatan Berbagai Kecurangan Terungkap dalam Pilkada

Aceh Selatan Berbagai Kecurangan Terungkap dalam Pilkada


Manisinfo.comTim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh nomor urut 5 Muzakir Manaf–TA Khalid Kabupaten Aceh Selatan menolak hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 15 Februari 2017 lalu. Sikap penolakan itu ditunjukkan dengan walk out (WO)–nya saksi paslon nomor 5 dari ruang rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang berlangsung di Gedung Rumoh Agam, Tapaktuan, Kamis, 23 Februari 2017.

“Alasan kami walk out dari ruang rapat pleno tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh KIP, karena kami menilai pelaksanaan atau penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 15 Februari lalu sarat persoalan dan cenderung cacat hukum serta jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Koordinator saksi paslon Muzakir Manaf – TA Khalid Kabupaten Aceh Selatan, Zulfata dalam konfrensi pers yang digelar di kantin Kantor DPRK Aceh Selatan.
Didampingi puluhan tim pemenangan paslon nomor 5 lainnya, Zulfata menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada oleh pihak KIP dinilai cacat hukum karena pihak KIP Aceh khususnya KIP Aceh Selatan dituding tidak mengacu atau tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali kota di Provinsi Aceh.
“Mulai dari pihak KPPS, PPS, PPK hingga KIP Aceh Selatan telah menyelenggarakan Pilkada 2017 secara cacat hukum karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Qanun Nomor 12 tahun 2016. Hal itu terjadi karena pihak penyelenggara tidak memberikan hak pilih kepada masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga (KK) serta membatasi hak pilih masyarakat yang memiliki KTP, sementara hal itu jelas-jelas bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016,” tegas Zulfata.
Ironisnya lagi, sambung Zulfata, pihak KIP selaku penyelenggara Pilkada terkesan menganggap bahwa angka 2,5 persen surat suara cadangan yang disediakan di masing-masing TPS merupakan bagian dari presentasi masyarakat yang memiliki KTP.
“Asumsi pihak KIP bahwa angka 2,5 persen di masing-masing TPS itu merupakan masyarakat yang memiliki KTP atau Surat Keterangan lainnya, padahal anggapan itu salah. Sebab seharusnya yang dimaksud 2,5 persen itu adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tambahan namanya,” ujar Zulfata.
Disamping itu, Zulfata juga menuding bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017, KIP Aceh Selatan tidak menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2016. Dimana pada pasal 4 point A jelas di sebutkan bahwa pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS harus ditempelkan ditempat umum di masing-masing gampong tempat masing-masing TPS dimaksud berada.
“Namun yang terjadi dilapangan justru rekapitulasi tersebut tidak di publikasi di tempat umum. Karena itu kami menilai bahwa penyelenggaraan Pilkada 15 Februari lalu sangat merugikan rakyat Aceh khususnya rakyat Aceh Selatan serta para kandidat mulai dari paslon nomor 1 hingga nomor 6. Dalam konteks ini, kami tidak mempersoalkan siapapun yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, siapapun yang terpilih mari sama-sama kita dukung. Namun selama ini paslon nomor 5 tidak pernah mengklaim kemenangan, sebab kami sangat menghargai kerja-kerja yang sedang dilaksanakan oleh KIP. Kami masih menunggu hasil rapat pleno tingkat provinsi Aceh yang akan di laksanakan oleh KIP Aceh, kami sangat berharap dalam rapat pleno itu nantinya KIP Aceh akan menetapkan paslon nomor 5 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022,” tandas Zulfata (mi/fr)

sumber: http://portalsatu.com

Artikel Manis Info Lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015 Manis Info | Design by Bamz