Pengamat : PILKADA Aceh Cacat Hukum

Artikel terkait : Pengamat : PILKADA Aceh Cacat Hukum

Pengamat : PILKADA Aceh Cacat Hukum


Manisinfo.com - Berbagai Tanggapan dan Pandangan secara Hukum tentang PILKADA Aceh Terus Bergulir  dan Pengamat Politik Partai Aceh Menilai PILKADA 2017 Cacat secara Hukum. Berikut beberapa Komentar ;

Imran Pase; sudah Sangat Jelas bagaimana sesuatu Pelanggaran itu terjadi dalam PILKADA 2017 dan ini negara yang berbasis Hukum dengan landasan yang cukup untuk Pemungutan Suara Ulang sudah diatur dalam Pasal 112 UU 10 Tahun 2016.  Pada ayat (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Imran mengungkapkan kembali Netralitas petugas penyelenggara pilkada terutama dalam level TPS sangat penting untuk mengantisipasi kecurangan, Imran juga menunjukan Gambar di bawah ini yang tersimpan di dalam Handphonenya.
 
Gambar; di salah satu TPS yang mengambarkan suara berantakan di Kotak kardus dan berdiri Polisi di lokasi TPS
Faisal; Banyak hal yang perlu di kaji namun tentang Peraturan PKPU disebutkan bahwa setiap TPS pemilihnya harus mencapai 800 orang.  dan kenyataan pada Pilkada Aceh 2017 tidak memenuhi unsur ini, Faisal Melihat hampir di seluruh Aceh masih terdapat beberapa TPS dalam satu desa yang pemilihnya hanya 200 orang. Menurut Faisal aturan main yang di langgar jelas menjadikan PILKADA 2017 Cacat Hukum

Bahagia; Pelaporan Terbanyak dalam setiap PILKADA masih pada Politik Uang beberapa kasus pernah bergulir seperti PILKADA 2010 di Tangerang Selatan, yang pada akhirnya MK memerintahkan untuk PILKADA ulang, coba lihat di PILKADA di aceh ratusan massa menyuarakan mereka dibayar dalam aksi Demo di Kabupaten Bireuen. Bahagia mengajak semua Rakyat harus cerdas jangan sampai Kita selalu dizalimi.

“Bagaimana dari penyandang disabilitas yang ada di bebarapa Kabupaten misalnya Kabupaten Bireuen sebanyak 1.078 orang, sedangkan yang menggunakan hak suaranya hanya 51 orang. Banyak dari Disabilitas yang tidak tersentuh dan itu juga yang membuat Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi menginstrupsi dan mengatakan bahwa ini harus diperhatikan”. kata Bahagia.

Adi Pase; Benarlah, bahwa PILKADA ACEH 2017 memang Cacat secara Hukum namun Partai Aceh hanya butuh keseriusan Panwaslih untuk meluruskan berbagai kasus yang terlaporkan atau yang mereka dapatkan, seperti saat Interupsi Ketua Panwaslih Aceh Samsul Bahri pada Sidang Pleno di Gedung DPRA, Banda Aceh, Sabtu (25/02/17).
Di juga mengatakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah dan secara langsung ketua Panwaslih menemukan perbedaan surat suara yang direkap oleh  KIP dengan hasil rekapitulasi Panwaslih, dengan selisih suara mencapai 10 ribu suara. Dan Samsul Bahri mengaku Di wilayah tengah hampir setiap pemilihan banyak dilakukan kecurangan, lantas jika Panwaslih sudah bicara apa mungkin dia berdusta kata adi sambil tertawa, adi juga menuturkan saat di wawancara salah satu media Ketika Panwaslih bertanya ke paslon kemana suara itu di arahkan, khen sudah jelas meraka menjawab kepada paslon urut 6, saya tidak mau mengada-gada, baca saja di Media massa”. kata adi. (mi/dr)


Artikel Manis Info Lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015 Manis Info | Design by Bamz