Aryos Nivada: Pasal UUPA Tentang Pemilu "Tidak Masuk Akal"

Artikel terkait : Aryos Nivada: Pasal UUPA Tentang Pemilu "Tidak Masuk Akal"

Aryos Nivada: Pasal UUPA Tentang Pemilu "Tidak Masuk Akal" 




Aryos Nivada: Pasal UUPA Tentang Pemilu "Tidak Masuk Akal" - Aryos Nivada: Pasal UUPA Tentang Pemilu "Tidak Masuk Akal"Menyikapi polemik pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) UUPA dalam RUU Pemilu yang disahkan DPR Jumat pekan lalu, di mana dalam Pasal tersebut diatur mengenai komposisi keanggotan KIP Aceh dan Panwaslu Aceh, Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada berkata, terjadi setiap jelang pemilu tentu ada pasal dalam UUPA dipangkas.

"Tren yang terjadi setiap jelang Pemilu di Aceh, bakal ada pasal-pasal yang dipangkas alias dicabut, baik oleh Putusan MK maupun oleh Aturan yang berlaku dengan cara nasional. Ketika Pilkada 2012, dipangkas pasal yang mengatur mengenai syarat calon independen. Ketika Pileg 2014 aturan 120 persen kouta caleg juga pernah menjadi polemik hampir dicabut  tetapi kemudian tak jadi. Terbaru, pada Pilkada 2017 giliran aturan yang mengatur pencalonan narapidana juga di drop," ujarnya terhadap GoAceh, Minggu (23/7/2017) sore.

Menurutnya, karasteristik Aceh sebagai daerah khusus seharusnya juga dipahami dalam pelaksanaan Pemilu. "Jadi, perspektif yang harus dipakai dalam menonton pelaksanaan Pemilu di Aceh, baik terhadap teknis penyelenggaraan maupun badan penyelenggaranya, adalah perspektif Pemilu Asimetris. Jadi aturan aturan yang ada dalam UUPA tak harus lantas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan cara nasional. Tak bisa diseragamkan. Aceh beda," tegas  Dosen Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala ini.

Adapun dari sisi hukum, Aryos berkata, terbukti dari sisi ketentuan Hukum undang undang yang baru bisa mencabut ketentuan undang undang sebelumnya. "Suatu peraturan perundang-undangan hanya bisa dicabut dan dinyatakan tak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama alias lebih tinggi. Faktor tersebut diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang undangan," kata Aryos.

Bila mengacu dengan cara formal, lanjutnya, terbukti bisa saja pasal pasal dalam UUPA di cabut dan dinyatakan tak berlaku oleh Undang undang yang baru. Faktor ini sebab posisi UUPA dan UU baru tersebut setara. "Tetapi dalam perspektif desentralisasi asimetris, pencabutan UU tersebut selayaknya harus melewati prosedur konsultasi dan pertimbangan terhadap Aceh. Sebab pasal-pasal yang tersedia dalam UUPA dengan cara umum adalah tahap dari otonomi khusus yang dimiliki oleh Aceh," jelas alumnus Universitas Gajah Mada ini. 

Sisi lain, Aryos juga mengkritisi ketentuan dalam UUPA di mana diatur mengenai konsultasi dan pertimbangan DPRA dalam UUPA.

"Di tahap penutup pada pasal 269 ayat (3)  UUPA disebutkan dalam faktor adanya rencana perubahan Undang-Undang ini diperbuat dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan memperoleh pertimbangan DPRA. Ketentuan dalam pasal ini debatabel. Sebab ada juga pandangan yang mekualitas konsultasi dan pertimbangan DPRA diperbuat jika pemerintah pusat hendak mengubah UUPA dengan cara keseluruhan," kata Aryos.

Kemudian arti PENCABUTAN PERATURAN perundang-undangan tak sama dengan arti PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN jadi pencabutan peraturan perundang-undangan tak adalah tahap dari perubahan peraturan perundang-undangan. Logika hukum inilah yang dipakai oleh pemerintah pusat. Sebab faktanya terbukti belum ada satupun pasal dalam UUPA yang dirubah oleh pemerintah pusat, melainkan dicabut," ungkapnya.

Oleh sebab itu, solusi hukum yang paling masuk akal, menurutnya adalah UUPA harus dipertimbangkan revisi dalam rangka mempertegas kekhususan dan kewenangan Aceh.

"Tergolong Pasal 269 yang mengatur mengenai keharusan memperoleh konsultasi dan pertimbangan DPRA jika ada perubahan dalam UUPA. Ketentuan ini harus dipertegas menjadi keharusan konsultasi dan memperoleh pertimbangan DPRA jika ada rencana mengubah dan mencabut pasal pasal dalam UUPA," tutup Aryos.

Artikel Manis Info Lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015 Manis Info | Design by Bamz