DPRA berharap Gubernur Segera Teken Dana Hibah 2017

Artikel terkait : DPRA berharap Gubernur Segera Teken Dana Hibah 2017

DPRA berharap Gubernur Segera Teken Dana Hibah 2017



DPRA berharap Gubernur Segera Teken Dana Hibah 2017 - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyebutkan bersedia memenuhi permintaan anak buah DPRA untuk mencairkan sertaa hibah yang surat keputusan (SK) pencairannya belum diteken gubernur sebelumnya, dr Zaini Abdullah, sebesar Rp 726 miliar yang tersebar di 16 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Sejumlah wartawan meminta tasumsi Irwandi Yusuf tentang pencairan sertaa hibah APBA 2017 itu, sebab menjelang penutupan Sidang Paripurna Perhitungan APBA 2016, tidak sedikit anak buah DPRA yang meperbuat interupsi, terkait persoalan sertaa hibah yang belum disalurkan gubernur lama, Doto Zaini Abdullah.

Menanggapi faktor itu Irwandi mengatakan, mencairkan sertaa hibah itu boleh-boleh saja, tapi wajib dievaluasi dulu satu per satu. “Apakah masa kerja sertaa hibah yang bakal dicairkan itu tetap lumayan waktu untuk penyelesaian proyeknya hingga akhir tahun anggaran, 31 Desember mendatang,” kata Irwandi terhadap wartawan, setelah sidang paripurna di Gedung Mutlak DPRA, Rabu (19/7).

Sidang paripurna perhitungan APBA 2016 itu dipimpin Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, didampingi tiga wakilnya, Drs Sulaiman Abda MSi, Ir H T Irwan Djohan, serta Dalimi SE. Hadir juga anak buah Forum Koordinasi Ceo Daerah (Forkompimda) Aceh, Sekda, para asisten, Kepala SKPA, serta undangan lainnya.

Dalam sidang itu, Azhari Cagee dari Fraksi Partai Aceh membeberkan bahwa sejumlah panitia pembangunan masjid, pengurus pesantren, dayah, koperasi, kelompok usaha, serta lainnya melapor terhadap Anak buah DPRA bahwa bantuan kelanjutan pembangunan masjid, dayah, pesantren, bantuan modal kerja koperasi, kelompok usaha serta lainnya yang telah diusul dalam APBA 2017 hingga Juli ini belum juga disalurkan dinas teknis. Padahal, usulan sertaa hibah yang mereka hinggakan melewati Anak buah DPRA itu telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Biaya (DIPA) APBA 2017.

Menanggapi laporan-laporan tersebut, sejumlah Anak buah DPRA pun mempertanyakan terhadap dinas tenis mengapa sertaanya belum disalurkan. Pihak dinas menjawab bahwa SK pencairan sertaa hibah itu hingga beresnya masa jabatan Gubernur Zaini Abdullah pada 25 Juni 2017, SK untuk pencairan sertaa hibah itu belum dirinya teken.

Nah, sebab kini yang memimpin Aceh merupakan Irwandi Yusuf, maka Anak buah DPRA sangat-sangat berharap, gubernur baru Aceh itulah yang membikin SK sertaa hibah serta berkenan menekennya.

Permintaan serupa juga diutarakan Jamaluddin, Anak buah Fraksi Partai Demokrat, Asrizal selaku Ketua Fraksi PAN, Syaifuddin dari PKB, Nurzahri dari Fraksi PA, serta Ketua Fraksi Partai Golkar, Zuriat Supardjo.

Mereka bahkan meminta Gubernur Irwandi membuka ruang pertemuan khusus dengan para ketua fraksi serta komisi-komisi DPRA untuk mengulas hal-hal sangat krusial dalam pemerintahan Aceh yang lama. Ketua Fraksi PAN, Asrizal bahkan menyarankan Gubernur Irwandi untuk mengoreksi kembali sistem pelelangan proyek APBA 2017 yang pelaksanaannya diperbuat dengan cara elektronik, sebab dirinya sinyalir dalam penetapan pemenangnya ada transaksi fee.

Asrizal meningkatkankan, tidak sedikit perusahaan yang menjadi pemenang proyek, tapi tidak mengerjakan sendiri proyek yang dimenangkannya, melainkan menjual kembali proyek tersebut terhadap pengusaha lain. “Tidak sedikit pemberian kuasa direktur terhadap pihak lain untuk melaksanakan proyek yang telah dimenangkan,” ungkapnya.

Keadaan itu, menurut Asrizal, apabila dibiarkan benar-benar berbahaya. Kalaupun kelak proyeknya beres dikerjakan, nilainya tidak lebih baik. “DPRA tidak ingin proyek-proyek besar yang memakai biaya mencapai puluhan miliar dari sumber Sertaa Otsus, Tambahan Hasil Migas, Sertaa Bagi Hasil Pajak, Sertaa Alokasi Khusus, serta Pendapatan Orisinil Aceh, dikerjakan asal jadi, tidak sesuai spek. Proyek yang demikian itu bisa sehingga proyek mangkrak alias telantar yang akhirnya tiap tahun kami bakal menabung proyek telantar,” ucap Asrizal.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Biaya DPRA, Ermiadi yang membacakan pendapat Badan Biaya DPRA serta Rekomendasi DPRA terhadap LHP APBA 2016 yang telah diterbitkan bulan lalu oleh BPK mengatakan, dalam masa pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah hendaknya tidak membudayakan mutasi jabatan berulang-ulang yang bisa mengganggu pelaksanaan program, semacam diperbuat Pemerintah Aceh sebelumnya. “Bila mau melaksanakan mutasi perbuatlah dengan cara terbuka serta melewati fit and proper test lebih dulu,” sarannya.

Selanjutnya, Banggar DPRA, juga meminta terhadap Irwandi serta Nova untuk menindaklanjuti beberapa temuan BPK Aceh dalam LHP APBA 2016 yang telah diserahkan terhadap gubernur serta DPRA bulan lalu. Apabila ada temuan permasalahan dugaan tindak pidana korupsi, hendaknya tidak ragu-ragu mengabarkan serta menyerahkannya terhadap penegak hukum, untuk proses hukum selanjutnya.

Menyikapi permintaan anak buah DPRA serta saran Banggar DPRA tersebut, Irwandi di akhir sidang mengatakan, untuk pencairan sertaa hibah bakal diperbuatnya sesuai aturan. Sedangkan untuk mutasi pejabat, bukan karakter dirinya gemar gonti-ganti pejabat, sebab tidak ada kegunaaannya bagi rakyat. “Kalaupun mau meperbuat mutasi, bakal diperbuat dengan tutorial terbuka serta fit and proper test,” ujarnya.

Artikel Manis Info Lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015 Manis Info | Design by Bamz