KPK Cengkraman Tim TAPA

Artikel terkait : KPK Cengkraman Tim TAPA

KPK Cengkraman Tim TAPA

SEJAK 3 Juli 2018 lalu, juru bicara KPK, Febri Diansyah memang begitu dekat dengan awak media pers di Aceh, Jakarta atau bahkan luar negeri. Tentu bukan tanpa sebab. Maklum, Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf, Bupati Kabupaten Bener Meriah non aktif, Ahmadi, Hendri Yuzal (ajudan Irwandi) serta T. Saiful  Bahri (pengusaha), ciduk dan ditetapkan sebagai tersangka, terkait kasus dugaan suap ijon proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.
“Saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini terdiri dari Kepala Bappeda Aceh Azhari, Asisten II Sekretariat Daerah Aceh Taqwallah, teller bank, PNS dan pejabat di Pemprov dan Pemkab, ajudan Bupati Bener Meriah, Bendahara PT. Tamitana (milik T. Saiful Tamitana), staf Khusus Gubernur Aceh, sopir dan sejumlah pihak swasta lainnya,” kata Febri.
Pemeriksaan ke 20 saksi tersebut dilakukan di tempat berbeda, sebagian diantaranya di Polda Aceh serta Gedung KPK, Jakarta. Informasi yang diperoleh media ini dari berbagai sumber menyebutkan. Pemeriksaan Azhari dan Taqwallah berkaitan dengan kegiatan DOKA dan Otsus Aceh 2018. Sebab, Kepala Bappeda Aceh sebagai Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Asisten II Setda Aceh Takwallah sebagai anggota TAPA dan Kepala Tim Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) Otsus. “Kedua memang berperan sangat penting,” ungkap sumber media ini di jajaran staf Sekda Aceh, Jumat pekan lalu di Banda Aceh.
Disisi lain, sejumlah Kepala SKPA (dinas) kepada media ini bercerita. Berbagai persoalan serius, terkait program dan pelaksanaan proyek APBA serta Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018, memang sejak awal sarat masalah. Maklum, selain tanpa kelengkapan syarat, kriteria usulan, bahkan DED, juga karena lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9/2018. Ironisnya, berbagai usulan serta program tersebut, justeru lolos dari ‘sensor’ Bappeda Aceh dan Tim Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) Otsus Aceh.
Kekhawatiran ini sempat beberapa kali muncul dalam Rapat Pimpinan (Rapim) antara Gubernur Aceh-Wakil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah dengan para Kepala SKPA (dinas). Masalahnya ya itu tadi. Berbagai program dan usulan dari kabupaten dan kota, tanpa dilengkapi syarat, kreteria khusus serta DED. Bahkan gugatan secara hukum oleh DPR Aceh. “Kami sempat bertanya dan mempermasalahkan itu, ketika Ketua Tim Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) Otsus Aceh, dr. Takwallah mendesak dan mempermasalahkan lambannya progres serapan  anggaran APBA dan DOKA 2018,” ungkap seorang kepala dinas pada media ini, Kamis pekan lalu di Banda Aceh.
Kata dia, lambannya proses lelang atau tender tadi, tak lepas dari berbagai faktor. Namun, pertanyaan ini bukannya diberi solusi. Sebaliknya, Takwallah mendesak para kepala SKPA untuk segera mencari cara. “Jangan kutak-katik lagi program DOKA yang telah disusun. Soal DED, sambil kencing pun bisa dibuat,” begitu kira-kira kata Takwallah enteng, seperti disampaikan salah seorang kepala dinas. 

Sumber: http://modusaceh.co

Artikel Manis Info Lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015 Manis Info | Design by Bamz