Rekanan Ternak Fiktif Lhokseumawe, Buka Semua Rahasia di Depan Hakim

Artikel terkait : Rekanan Ternak Fiktif Lhokseumawe, Buka Semua Rahasia di Depan Hakim

Rekanan Ternak Fiktif Lhokseumawe, Buka Semua Rahasia di Depan Hakim


Lanjutan sidang pengadaan ternak program dana aspirasi anggota DPRK Lhokseumawe 2014 lalu, semakin membuka tabir gelap tentang dugaan keterlibatan banyak pihak. Salah satunya koordinator lapangan.
Ironisnya, hingga saat ini aparat penegak hukum belum menyentuh mereka. Termasuk sejumlah pejabat di Pemko Lhokseumawe, yang diduga ikut berperan, memuluskan program ini.
“Perusahaan saya dipinjam Kiki (koordinator lapangan—red). Tapi saya tidak membuat surat kuasa dan saya ada menerima fee perusahaan dua persen,” ungkap Usman Nur, salah seorang rekanan pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Rabu (26/9/2018).
Dihadapan Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh, Elly Yurita,SH., MH (ketua) bersama Dr. Edward dan Nani, SH. (anggota). Ada 32 rekanan yang dimintai kesaksiannya hari itu. Umumnya mengakui jika mereka adalah “korban’ dari permainan para koordinator program dimaksud.
Direktur CV Putra Jaya, Rijal misalnya mengaku. Dia ditipu orang yang bernama Ibrahim Hasan alias Bokek dan Abdullah. Mereka adalah koordinator dari proyek tersebut. Pengakuan Rijal, dirinya diminta pinjam perusahaan oleh dua orang tadi dengan imbalan menerima uang Rp 2 juta untuk satu perusahaan.
“Perusahaan yang punya saya saja tiga. Lalu, saya cari lagi. Jumlah total perusahaan yang saya kasih pada Bogek enam,” ungkap Rijal.
Dalam proses pencarian dana. Dirinya juga diminta untuk mendatangani semua dokumen termasuk surat tanda penyerahan sapi pada kelompok. Namun, 32 rekanan mengaku tidak membuat surat kuasa. Apakah Anda tahu bahwa ternak itu tidak diserahkan, tanya majelis hakim.
"Saya pikir, semua sudah dikasih, karena diperlihatkan foto. Saat dipanggil penyidik Polresta Lhokseumawe saya baru tahu, kalau itu fiktif. Jadi, saya juga ditipu," kata Rijal menyesali, menjawab pertanyaan majelis hakim.
Hal menarik lainnya, semua rekanan mengaku ada menerima transfer dana dari Pemko Lhokseumawe. Namun, semua dana diserahkan kepada koordinator, setelah dipotong pajak dan fee dua persen.
Direktur CV Dewata, M. Saleh juga mengungkapkan pengakuan serupa. Dirinya diminta pinjam dua perusahaan oleh orang yang bernama Attahillah dengan imbalan uang Rp 1 juta untuk satu perusahaan. "Saya juga ditipu majelis hakim. Semua dokumen saya tandatangani. Karena saya percaya saja, sesama sahabat. Rupanya, pengadaan itu fiktif," ungkap M. Saleh.
Lantas, siapa saja para koordinator itu? Dari pengakuan 32 rekanan yang dihadirkan ke Pengadilan Tipikor menyebutkan nama-nama. Misal, Saifuni alias Funi, dia pegawai negeri sipil (PNS) di Sekretariat DPRK Kota Lhokseumawe. Ada juga Idris dan Zikri. Berikut nama-nama dimaksud.
•              Jafar (Kandang)
•              Panyang
•              Erwinda
•              Adi Rahmat Saleh
•              Iskandar
•              Wan (Meunasah Mee)
•              Zakir (Meunasah Blang Weu)
•              Bokek (Meunasah Blang)
•              Dek Ki
•              Hendra/Ali (Alue Awe)
•              Saleh
•              Zubir
•              Wan Paloh
•              Sulaiman alias Leman]
•              Kiki (Dishub Lhokseumawe)
•              Hamdani
•              Faisal (Kandang)
•              Fandi (Kandang)
•              Nyanyak (Kandang)
•              Nazir
•              Juanda
•              Tirta (Kandang)
•              Amir (Seunebok)
•              Feron (Blang Pulo)
•              Ida (Pemko Lhokseumawe)
•              Novi (Pemko Lhokseumawe)
•              Habil
Sebelumnya, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan pada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe.
Namun, pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi, sehingga mulai melakukan penyelidikan dan ditemukan data, adanya dugaan pengadaan sejumlah lembu adalah fiktif.
Pada pertengahan Juni 2017 lalu, penyidik meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Lalu, menetapkan tiga tersangka, yakni DH (47) sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), IM (43) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan MR Kepala DKPP Lhokseumawe.
Nah, haruskah para koordinator itu bebas dari jeratan hukum? Sejauh ini, aparat penyidik dari Polres Lhokseumawe memang belum “menjerat” mereka. Tak jelas apa alasannya. Padahal, dari pengakuan sejumlah rekanan di pengadilan. Tak ada dalil para koordintor tadi bebas dari tanggungjawab.

Sumber : http://modusaceh.co/news/rekanan-ungkap-peran-koordinator-lapangan/index.html

Artikel Manis Info Lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015 Manis Info | Design by Bamz